Studi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan status desa menjadi kelurahan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini tidaklah sejalan dengan organisasi desa yang telah ada dan terbentuk di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik yang didukung dengan kualitas teknologi serta sarana prasarana yang memadai. Hal ini merupakan mula dimana studi perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan dengan menggunakan teori pengembangan organisasi yang dikembangkan oleh Fernandes Simangunsong (2014)dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta maksimal untuk masyarakat di Kabupaten Garut. Metode atau teknik yang kami gunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan secara deskriptif yang mampu memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena yang ada secara detail, teliti dan bersifat nyata. Data-data yang kami gunakan juga berasal dari jurnal, buku, maupun internet. Oleh karena itu, studi perubahan status desa menjadi kelurahan ini memberikan gambaran mengenai ada atau tidak adanya sebuah perencanaan dalam mengubah status desa di Kabupaten Garut menjadi kelurahan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Simangunsong, & Hutasoit, F. I. (2020). Sub-District Administrative arrangement in Jamby City, Jamby Province. International Journal of Kybernology, 10-27.
Jeddawi, Rahman, M. A., Nawawi, M., Bakri, R., & Sagrim, B. G. (2018). Studi tentang kemungkinan perubahan status desateluk kapuas menjadi kelurahan di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Ilmu Pemeirntahan Suara Katulistiwa, 31 - 50.
Simangunsong, F. (2014). Kajian akademik keberadaan pemerintahan kelurahan yang dimungkinkan untuk kembali menjadi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: JIPsi, 97 - 114.
Simangunsong, Fernandes. 2014. Transformasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Bandung: Alfabeta.
Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.” n.d. Accessed August 14, 2021. https://garutkab.bps.go.id/statictable/2019/09/22/398/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-garut-2018.html.
Refbacks
- There are currently no refbacks.