Single-Integrated Data/ SID sebagai Solusi Sistem Perencanaan
Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2024.016.02.1Keywords:
Planning personnel, evidence-based policy, SIDAbstract
Perencanaan merupakan salah satu proses dan kegiatan penting pada sebuah lembaga atau instansi khususnya lembaga pemerintah. Saat ini, pemerintah Indonesia memandatkan kepada lembaga untuk memaksimalkan peran tenaga perencana (atau disebut sebagai Jabatan Fungsional Perencana) sebagai actor utama yang dibekali dengan kemampuan dan kapasitas untuk merencanakan kegiatan di lembaga. Namun, pada prakteknya hal ini tidaklah mudah. Dokumen perencanaan adalah dokumen yang lebih merupakan hasil proses politik, debat dan penilaian subjektif dari pada sebuah dokumen yang berbasis pada data dan kajian ilmiah (evidence-based policy). Dampaknya adalah banyaknya kegiatan yang tidak bias dilaksanakan dengan berbagaipertimbangan teknis. Hal ini bias dikurangi dengan pengembangan Single-Integrated Data/ SID sebagai sebuah mekanisme dan aplikasi praktis yang mengawal proses penyusunan perencanaan dengan basis data ilmiah, informasi relevant dan proyeksi perencanaan masa depan. Tenaga perencana menjadi pelaksana kunci dalam SID sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan bias bersifat visioner, efektif dan efisien.
Kata kunci: Planned workers, evidence-based policy, SID
References
Abbas, A. H. (2020). Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. AmannaGappa, 28(1).
Burin, F. D. (2015). ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH. Ekonomika-Bisnis, 6(2).
Cairney, P. (2016). The Politics of Evidence-Based Policy Making. Springer.
Davies, H., Nutley, S., & Smith, P. (2000). Introducing Evidence Based Policy and Practices in Public Services. In What Works?: Evidence Based Policy and Practices in Public Services (p. 1). Policy Press.
Head, B. W. (2008). Three Lenses of Evidence-Based Policy. The Australian Journal of Public Administration, 67(1).
Nur Ajizah, S., Wijaya, E., &Meutia, F. (2021). PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. Jurnal Legal Reasoning, 4(1).
Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (2008).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Saputro Budi Pramono

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).